Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, saat mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan kerja reses komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2015). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Anggota Komisi X DPR RI,  Furtasan Ali Yusuf, menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembiayaan pendidikan di sekolah swasta. Ia menjelaskan bahwa selama ini pemerintah memang sudah menggratiskan sekolah negeri, namun sekolah swasta seringkali terabaikan dalam hal dukungan biaya.

Furtasan menegaskan bahwa pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta, merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. “Selama ini pemerintah lebih fokus ke sekolah negeri, sedangkan anak-anak di swasta dan pesantren terabaikan. Hari ini harus ditegaskan bahwa pendidikan dasar, baik di negeri maupun swasta, jadi tanggung jawab bersama,” ujarnya usai mengikuti rangkaian kegiatan kunjungan kerja reses komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, Rabu (28/5/2015).

Menurut Furtasan, salah satu tantangan utama pendidikan swasta adalah biaya operasional yang relatif tinggi karena fasilitas yang lebih lengkap. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah mengatur batas biaya minimal dan maksimal yang dapat didukung oleh pemerintah, sehingga tidak membebani pihak swasta secara berlebihan.

“Solusinya mungkin dengan mengatur biaya minimal dan maksimal, mana yang jadi tanggungan pemerintah dan mana swasta, sisanya ditanggung bersama,” tambahnya.

Legislator dari F-Nasdem menegaskan bahwa pemerintah harus benar-benar hadir dalam menjamin keadilan pendidikan di Indonesia. Standar output, kualitas guru, fasilitas, dan akreditasi sekolah swasta saat ini sudah setara dengan sekolah negeri, sehingga pemerintah tidak boleh membiarkan sekolah swasta tanpa dukungan yang memadai.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat juga,” tutupnya. (mri/aha)